Peserta JKN-KIS yang Cuci Darah Sekarang Tak Perlu Surat Rujukan

0
47
Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya, Dhani Rahmadian, saat mengunjungi salah satu pasien hemodialisis di RS Unair Surabaya

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – BPJS Kesehatan terus melakukan perbaikan dan inovasi guna memudahkan peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN–KIS) dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan perawatan. Salah satunya adalah kemudahan untuk para pasien yang melakukan cuci darah atau Hemodialysis (HD).

Terhitung mulai awal Januari 2020, BPJS Kesehatan memangkas prosedur pelayanan kesehatan bagi pasien hemodialysis, dengan menggunakan perekaman data dan sidik jari atau fingerprint di rumah sakit atau klinik utama yang menyediakan alat untuk hemodialisa.

Kabid SDM Umum dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Surabaya, Dhani Rahmadian menjelaskan, kebijakan ini diambil, selain sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan prosedur pelayanan, khusunya bagi pasien hemodialysis, juga salah satunya karena adanya penyesuaian iuran berdasarkan Perpres nomor 75 Tahun 2018.

Qoirul Anwar, Kepala Perawat Instalasi Hemodialysis Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS Unair)

“Dengan adanya penyesuaian iuran ini kami juga berharap ada peningkatan kualitas layanan bagi peserta JKN-KIS. Salah satunya adalah untuk mempermudah pasien hemodialysis ini,” terangnya, Senin (20/1/2020)

Dhani juga mejelaskan bahwa sebelum diterapkannya system perekaman data dan sidik jari, pasien hemodialysis harus memiliki surat rujukan dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang harus diperpanjang setiap 3 bulan sekali.

“Dengan  adanya kebijakan baru ini, kami berharap akan memangkas proses itu, sehingga mereka tidak perlu lagi memperpanjang rujukannya, cukup sudah memasukkan pencatatan data dan sidik jari. Kalau data-data sudah terekam di RS, mereka bisa langsung berobat dan tidak perlu minta rujukan lagi dari FKTP-nya,” tambah Dhani.

Rumah Sakit Unair Sudah Siap Sistem Baru

Implementasi prosedur baru yang mulai dilaksanakan secara bertahap per-Januari 2020 ini disikapi dengan cepat oleh beberapa Rumah Sakit, salah satunya adalah RS Unair.

“Ketika aturan terbaru ini ditetapkan, kami langsung menyiapkan sarana dan prasarana sebagai penunjang prosedur bagi pasien HD ini. Bahkan untuk system fingerprint, sebenarnya kami sudah terapkan sejak tahun 2017 lalu,” terang Qoirul Anwar selaku Kepala Perawat Instalasi Hemodialysis Rumah Sakit Universitas Airlangga (RS Unair).

Khusus untuk pasien HD ini, lanjut Qirul, RS Unair memiliki dua ruangan dengan total 26 mesin, meski saat ini baru beroperasi 15 mesin (lantai 1 ada 9 mesin – realisasi 4 mesin, lantai 6 ada 16 mesin – realisasi 10 mesin, dan 1 mesin di ICU).

“Dengan kapasitas mesin yang sudah terpasang ini, setiap hari rata-rata pasien JKN–KIS yang bisa kami layani sebanyak 28 pasien atau sekitar 600-700 pasien setiap bulannya,” tambahnya.

Qoirul juga menjelaskan bahwa pihak RS Unair sangan concern dengan setiap pelayanan yang diterapkan pada pasien dan mencoba memberikan yang terbaik. Hal ini bisa dilihat bahwa untuk pasien HD, semua peralatan di RS Unair sangat memadai.

“Semua mesin kita single used, pakai dialyzer yang tipenya high plugs, pemberian obat-obatan, lap rutin juga kita menjalankan sesuai dengan consensus dengan PERNEFRI (Perhimpunan Nefrologi Indonesia) yang kita berikan tanpa menarik biaya sama sekali ke pasien,” lanjut Qoirul.

Masih menurut Qoirul, dengan diterapkannya system baru ini selain akan memudahkan rumah sakit juga bagi pasien akan sangat membantu karena tidak perlu lagi riwa-riwi ke FKTP untuk meminta surat rujukan setiap 3 bulan sekali.

“Bahkan tak jarang, kami terpaksa meminta pasien kembali ke FKTP dulu, karena surat rujukannya sudah kadaluarsa. Ini kan sangat merepotkan pasien. Apalagi pasien HD rata-rata secara fisik sudah sangat lemah,” terang Qourul.

Meski di RS Unair sendiri untuk penerapan system baru ini sudah siap, namun belum ada pasien yang didaftarkan, karena surat rujukan pasien yang ada disini semuanya belum kadaluarsa.

“Jadi by system, kami harus menunggu surat rujukan dari FKTP mereka kadaluarsa baru kami bisa melakukan perekaman data dan sidik jari,” pungkas Qoirul.

Diketahui, sepanjang tahun 2019 kemarin, tercatat BPJS Kesehatan Surabaya sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp 117 milyar, khusus untuk kasus HD, dengan jumlah sebanyak 128.291 kasus, yang ditangani 18 Rumah Sakit di Surabaya. (JM01)