MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Ada Implikasinya. Begini jawaban BPJS Kesehatan Surabaya

0
26
MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS, Ini jawaban BPJS Kesehatan Surabaya

Surabaya, JATIMMEDIA.COM – Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan permohonan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) untuk membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang pada hari Kamis (27/2/2020) itu, menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden  Nomor 75 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kesehatan, Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, bertentangan dengan beberapa ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Karena itu, dalam surat keputusan MA yang dipublikasikan pada Senin (9/3/2020), MA telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Meski demikian, seperti juga sudah disampaikan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fachmi Idris, BPJS Kesehatan belum bisa mengambil langkah strategis, karena belum menerima detail amar putusan yang dikeluarkan MA.

Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya, dr. Herman Dinata Mihardja AAAK

“Kami sangat menghormati keputusan MA dan kami akan patuhi. Namun, kami belum mendapatkan detail amar putusan tersebut. Artinya, kami belum mendapatkan detail putusan itu, kapan mulai berlaku, apakah berlaku surut, atau berlaku mulai putusan kedepan,” kata Fachmi beberapa waktu lalu.

BPJS Surabaya masih menunggu instruksi pusat.

Keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sudah pasti akan berimplikasi pada banyak hal. Namun demikian, BPJS Kesehatan belum bisa berbuat banyak karena belum mendapatkan detail keputusan.

Hal ini juga diakui Kepala BPJS Kesehatan KCU Surabaya, dr. Herman Dinata Mihardja AAAK., yang mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu langkah selanjutnya dari pusat.

“Kami masih menunggu keputusan dan arahan dari pusat,” terang Herman, Kamis (13/3/2020).

Sejalan dengan Dirut BPJS Kesehatan, Herman juga menjelaskan bahwa sebelum ada kejelasan maka BPJS Kesehatan juga belum bisa melakukan tindakan lebih lanjut.

“Kan kita belum tau, putusan MA itu berlaku surut (mulai 1 januari 2020 sejak diputuskan kenaikan iuran, red) atau berlaku sejak putusan MA kedepan,” tambah Herman.

Herman juga menegaskan, kalaupun putusan MA berlaku surut, pasti BPJS akan melakukan mekanisme terbaik terkait dengan adanya selisih iuran akibat kenaikan kemarin.

“Pasti ada mekanismenya. Apakah akan diperhitungkan ke iuran bulan berikutnya, atau  mekanisme lain yang paling tepat,” tambahnya.

Namun demikian, Herman menegaskan bahwa apapun hasilnya dari putusan MA, BPJS Kesehatan menjamin bahwa operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap akan dilakukan dengan sebaik-baiknya.

“Apapun putusannya nanti, operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini komitmen kami,” pungkas Herman.

Seperti diketahui, terkait dengan penanganan cuci darah untuk peserta JKN-KIS wilayah Surabaya selama 2019, terdapat sebanyak 129.000 tindakan dengan biaya yang sudah dikeluarkan BPJS Kesehatan sebesar Rp 117 milyar dari sekitar 1.500 orang pasien.

Artinya, bila penduduk Surabaya yang menjadi peserta BPJS mencapai 3 jutaan orang, maka hampir 5% dari penduduk Surabaya memanfaatkan layanan cuci darah yang dibiayai BPJS Kesehatan. (JM01)